Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan menyampaikan berbagai tuntutan yang diajukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto dalam bentuk laporan resmi.
Yusril menegaskan bahwa pemerintah memandang kritik dan perbedaan pendapat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan masukan yang penting dalam proses pengambilan kebijakan dan evaluasi program pemerintah.
Ia juga memastikan bahwa kebebasan berpendapat tetap dijamin oleh pemerintah selama dilakukan secara bertanggung jawab, damai, dan didasarkan pada kajian yang jelas. “Saya juga memastikan kebebasan berpendapat tetap dijamin, sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis kajian,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (20/6).
Adapun terdapat lima tuntutan utama yang disampaikan mahasiswa melalui BEM SI. Tuntutan tersebut meliputi penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisasi di ranah sipil, serta permintaan agar Presiden mengakui kesalahan pemerintah yang dianggap terjadi dalam sejumlah kebijakan.
Pemerintah menyatakan akan mempelajari dan menelaah setiap aspirasi yang disampaikan. Dialog antara pemerintah dan mahasiswa diharapkan dapat terus berlangsung secara konstruktif guna memperkuat partisipasi publik serta mendukung terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
