Kuta Utara – Majelis Desa Adat (MDA) Kuta Utara bersama manajemen tempat hiburan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah mereka. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung pariwisata Bali yang berkualitas.
Dalam pertemuan yang digelar pada Senin (17/03/2025), hadir Direktur Intelkam Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Syahbuddin Nasution, S.I.K., serta perwakilan dari Kanwil Imigrasi Bali, termasuk Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Bagus Aditya Nugraha Suharyono, Amd.Im., S.H., M.H.. Pertemuan ini menjadi wadah diskusi antara pemangku adat, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha terkait peran serta dalam menjaga ketertiban masyarakat (kamtibmas).
MDA Kuta Utara menyoroti bahwa tingginya kunjungan dan aktivitas wisatawan asing di wilayah ini membawa dampak ekonomi yang positif. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran terkait penyalahgunaan izin, tindakan kriminal, serta perilaku menyimpang yang belakangan marak terjadi. Kejadian-kejadian tersebut dapat mencoreng citra pariwisata Bali di mata dunia.
Bandesa Alitan MDA Kuta Utara menegaskan pentingnya dukungan dari pemilik serta pengelola tempat hiburan, restoran, dan usaha terkait lainnya. Mereka diminta untuk tetap berpegang pada nilai-nilai adat dan budaya Bali dalam menjalankan bisnis serta aktif berkontribusi dalam pengawasan keberadaan WNA yang tinggal maupun beraktivitas di Kuta Utara.
Di sisi lain, Direktur Intelkam Polda Bali, Syahbuddin Nasution, menekankan bahwa keamanan pariwisata bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan harus menjadi upaya bersama antara pemerintah, masyarakat adat, dan pelaku usaha. “Kita harus memastikan Bali tetap menjadi destinasi wisata yang aman dan nyaman, tanpa mengabaikan aturan hukum dan adat istiadat setempat,” ujarnya.
Sementara itu, Bagus Aditya Nugraha Suharyono dari Kanwil Imigrasi Bali menyatakan dukungannya terhadap pengawasan yang lebih ketat terhadap WNA. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap berkoordinasi dengan Majelis Desa Adat dalam memantau aktivitas orang asing serta menindak mereka yang melanggar aturan keimigrasian.
Sebagai langkah konkret, pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara aparat, masyarakat adat, dan pemilik usaha dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh warga asing. Edukasi kepada pelaku usaha mengenai regulasi terkait keimigrasian dan tata aturan adat juga akan terus ditingkatkan.
Dengan adanya sinergi ini, diharapkan Kuta Utara dapat tetap menjadi destinasi wisata yang berkualitas, aman, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Bali. Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk selalu waspada serta segera melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh WNA di wilayah mereka.
Sumber: instagram – @infobadung
